TATA KELOLA KAWASAN BERIKAT
BISNIS BERKELANJUTAN MELALUI KEPATUHAN
FESTIVAL UMKM DAN TRADE EXPO
DISCOVER INDONESIAN INDUSTRIES AND SMES
PROGRAM TATA KELOLA KAWASAN BERIKAT
Program Tata Kelola Kawasan Berikat merupakan program Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang diinisiasi oleh Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat dengan dukungan Direktorat Fasilitas Kepabeanan Kantor Pusat DJBC, sebagai upaya berkelanjutan untuk memperkuat tata kelola, meningkatkan kepatuhan dan kompetensi, serta membangun reputasi Perusahaan Penerima Fasilitas Kawasan Berikat guna mewujudkan ekosistem industri yang sehat, berdaya saing, dan tumbuh secara berkelanjutan.
Bagaimana program dijalankan?
Tahapan pelaksanaan dilakukan secara sistematis mulai dari diagnosa hingga pemeliharaan.
01. Diagnosa
Pemetaan secara komprehensif terhadap kondisi perusahaan.
02. Rekomendasi Perbaikan
Rekomendasi untuk mencapai tingkat kepatuhan yang diharapkan.
03. Proses Perbaikan
Pelaksanaan proses perbaikan jika diperlukan.
04. Review dan Penuntasan
Review hasil perbaikan dan penuntasan perbaikan.
05. Pemeliharaan
Pemeliharaan melalui reward & punishment dan evaluasi berkala.
Silakan login untuk memulai self assessment pemetaan profil risiko.
Siapa yang menjadi sasaran?
Pihak perusahaan yang memiliki peran langsung dalam pengelolaan fasilitas Kawasan Berikat.
01. Pimpinan & Pengelola KB
Sasaran program ini adalah para pimpinan perusahaan yaitu direksi khususnya penanggung jawab KB, serta seluruh organ perusahaan yang mengelola barang berfasilitas kepabeanan KB khususnya Wakil Resmi Perusahaan yang telah ditunjuk secara tertulis oleh Direksi Perusahaan (LO/Liaison Officer).
02. Perusahaan Kawasan Berikat
Seluruh perusahaan penerima fasilitas Kawasan Berikat di wilayah DJBC Jawa Barat, baik yang telah menjadi anggota APKB maupun non APKB.
Dampak yang ingin dicapai
Membangun perusahaan yang patuh, kompetitif, dan memiliki tata kelola yang kuat.
01. Penguatan Internal
Penguatan internal perusahaan melalui kepatuhan regulasi KB.
02. Kompetensi dan Reputasi
Peningkatan kompetensi dan reputasi perusahaan agar kuat secara administratif dan operasional sehingga mampu menarik Buyer lama dan baru.
03. Industri yang Kompetitif
Mendorong investasi baru, ekspansi industri, serta penguatan jaringan integrated supply chain.
04. Meminimalkan Risiko Biaya
Meminimalkan biaya tambahan, tagihan, denda, dan ketidakpastian akibat ketidakpatuhan.
Komponen yang direview
Review difokuskan pada tiga komponen utama tata kelola perusahaan.
01. SDM
Review kesiapan, kompetensi, dan peran sumber daya manusia dalam pengelolaan Kawasan Berikat.
02. Proses Bisnis & SPI
Review terhadap proses bisnis serta sistem pengendalian internal perusahaan.
03. IT Inventory
Review penerapan dan pemanfaatan IT Inventory dalam mendukung pengelolaan dan kepatuhan.
Profil risiko disusun melalui Risk-Based Compliance Assessment menggunakan Qualitative Risk Analysis dengan pendekatan Miles dan Huberman melalui data condensation, data display, serta conclusion drawing dan verification. Analisis mencakup tiga key risk drivers, yaitu Probis/SPI Akuntabel, SDM Kompeten, dan IT Inventory Berdaya Guna. Hasilnya dikonversi melalui Structured Scoring dengan tingkat pemenuhan 0%, 25%, 50%, 75%, atau 100% sesuai bobot setiap pertanyaan. Keseluruhan analisis dijalankan menggunakan Artificial Intelligence (AI) berdasarkan instruksi dan parameter terstruktur untuk menjaga konsistensi, transparansi, dan akuntabilitas metodologi. Hasil review merupakan entry point yang terbuka untuk respons dan klarifikasi perusahaan, kemudian dibahas bersama Hangar sebagai dasar penyusunan komitmen perbaikan yang relevan dan terukur.
Risiko yang dimaksud dalam Assessment Tata Kelola Kawasan Berikat ini adalah risiko timbulnya temuan ketidakpatuhan atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan apabila perusahaan menjalani pemeriksaan, baik melalui Audit Kepabeanan, Monitoring Khusus (Monsus) Kepabeanan, Pemeriksaan Perpajakan, maupun Audit Internal dan Eksternal. Temuan tersebut berpotensi menimbulkan konsekuensi berupa tagihan kewajiban kepabeanan dan perpajakan, sanksi administratif, denda, hingga pembekuan fasilitas Kawasan Berikat. Dengan demikian, nilai risiko yang disajikan merupakan indikator tingkat potensi terjadinya temuan dan konsekuensi ketidakpatuhan, bukan merupakan pernyataan bahwa perusahaan telah melakukan pelanggaran. Risiko ini berbeda dengan Risiko Layanan yang berkaitan dengan operasional dan penjaluran layanan kepabeanan, maupun Risiko Kebangkrutan yang dinilai berdasarkan kondisi dan kinerja keuangan perusahaan.
Meskipun memiliki fokus penilaian yang berbeda, ketiga jenis risiko tersebut saling berkaitan dalam mendukung pemenuhan kewajiban dan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi, khususnya ketentuan fasilitas kepabeanan Kawasan Berikat. Oleh karena itu, tujuan utama Program Tata Kelola Kawasan Berikat adalah menurunkan risiko temuan ketidakpatuhan guna memberikan kepastian bisnis dan perlindungan aset perusahaan. Melalui penguatan proses bisnis dan sistem pengendalian internal yang akuntabel, SDM yang kompeten, serta IT Inventory yang berdaya guna, perusahaan diharapkan mampu mencegah timbulnya kewajiban finansial yang tidak terduga akibat hasil pemeriksaan, meminimalkan potensi sanksi, serta menjaga keberlangsungan pemanfaatan fasilitas Kawasan Berikat secara tertib, patuh, dan berkelanjutan.
Apa Hubungan Ketiga Risiko dengan Kepatuhan?
Risiko Layanan KB, Risiko Tata Kelola KB, dan Risiko Kebangkrutan memiliki dasar penilaian serta dampak yang berbeda terhadap perusahaan. Namun, ketiganya saling berkaitan dalam mendukung kepatuhan terhadap regulasi, perlindungan aset, dan keberlanjutan bisnis perusahaan.
01. Risiko Layanan KB
Risiko Layanan KB dinilai berdasarkan tingkat kepatuhan yang telah dijalankan oleh perusahaan melalui tiga indikator, yaitu risiko bawaan (inherent risk), risiko operasional, dan risiko rekam jejak. Nilai risiko ini menjadi dasar penentuan tingkat pengawasan KPPBC terhadap kegiatan operasional Kawasan Berikat sehari-hari. Semakin tinggi tingkat risiko, semakin ketat pengawasan yang dilakukan.
02. Risiko Tata Kelola KB
Risiko Tata Kelola KB dinilai berdasarkan tiga pilar utama, yaitu Proses Bisnis/SPI yang Akuntabel, SDM yang Kompeten, dan IT Inventory yang Berdaya Guna. Penilaian ini menggambarkan potensi temuan ketidakpatuhan apabila perusahaan menjalani pemeriksaan kepabeanan dan/atau perpajakan. Semakin tinggi tingkat risiko, semakin besar potensi timbulnya biaya tidak terduga akibat tagihan atau temuan pemeriksaan. Sebaliknya, semakin rendah tingkat risiko, semakin baik indikasi kepatuhan perusahaan terhadap regulasi, semakin terlindungi aset dari kerugian yang tidak diperkirakan, dan semakin besar peluang perusahaan mempertahankan keberlanjutan bisnis (going concern).
03. Risiko Kebangkrutan
Risiko Kebangkrutan dinilai berdasarkan analisis rasio-rasio keuangan dalam laporan keuangan perusahaan. Risiko ini berkaitan dengan kemampuan perusahaan mempertahankan kelangsungan usaha (going concern), baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Semakin tinggi tingkat risiko, semakin besar kemungkinan perusahaan mengalami kesulitan keuangan yang dapat berujung pada kebangkrutan atau kepailitan. Hubungannya dengan kepatuhan terhadap regulasi kepabeanan dan perpajakan relatif tidak langsung, karena risiko ini lebih dipengaruhi oleh kebijakan dan keputusan manajemen keuangan dalam menjalankan bisnis perusahaan.
Bagaimana Menurunkan Ketiga Risiko Tersebut?
Upaya meningkatkan kualitas pengelolaan Risiko Layanan KB dan Risiko Tata Kelola KB, sekaligus mengurangi potensi Risiko Kebangkrutan, dapat dilakukan melalui Program Perbaikan dan Peningkatan Tata Kelola Kawasan Berikat. Program ini diarahkan untuk memperkuat kepatuhan, meningkatkan efektivitas operasional, melindungi aset, serta mendukung keberlanjutan bisnis perusahaan.
01. Mengurangi Risiko Operasional
Memastikan IT Inventory sesuai ketentuan dan dijalankan secara konsisten, didukung oleh SDM yang kompeten sebagai penggerak seluruh tahapan operasional perusahaan. Proses bisnis, Sistem Pengendalian Internal (SPI), dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang lengkap serta diterapkan secara konsisten akan memperkuat pengendalian, menjaga aset perusahaan, dan meminimalkan potensi kerugian maupun biaya tidak terduga.
02. Memperbaiki Rekam Jejak dan Reputasi
Memperbaiki risiko rekam jejak melalui peningkatan kepatuhan dan konsistensi pelaksanaan kewajiban perusahaan. Rekam jejak kepatuhan yang baik perlu dipelihara secara berkelanjutan untuk meningkatkan reputasi dan kepercayaan otoritas pengawas terhadap pengelolaan fasilitas Kawasan Berikat.
03. Memastikan Kepatuhan Proses Operasional
Memastikan seluruh alur logistik, perencanaan, proses produksi, pencatatan, dan pembuatan dokumen dilaksanakan sesuai regulasi yang berlaku. Pengendalian yang baik akan meminimalkan potensi temuan atas barang yang memperoleh fasilitas kepabeanan tetapi tidak dapat dipertanggungjawabkan keberadaan, penggunaan, atau penyelesaiannya.
04. Menjaga Kelancaran dan Keberlanjutan Bisnis
Memastikan kegiatan usaha berjalan sesuai perencanaan, mulai dari pengadaan bahan baku, proses produksi, hingga penjualan. Kepatuhan yang terjaga dapat meminimalkan risiko pembekuan fasilitas Kawasan Berikat sehingga perusahaan terhindar dari gangguan operasional, kerumitan prosedur pengadaan bahan baku, dan biaya tambahan yang berpotensi menghambat keberlanjutan bisnis.
05. Memperkuat Pengelolaan Persediaan dan Keuangan
Mengintegrasikan pengelolaan persediaan melalui IT Inventory dengan Sistem Informasi Akuntansi yang sinkron, akurat, valid, dan lengkap. Integrasi ini mendukung penyusunan jurnal serta pembukuan perusahaan sesuai Standar Akuntansi Keuangan (SAK), meningkatkan keandalan laporan keuangan, memperkuat pengendalian aset, dan membantu manajemen mengambil keputusan keuangan yang lebih tepat sehingga dapat mengurangi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap risiko kebangkrutan.
Dengan demikian, Program Perbaikan dan Peningkatan Tata Kelola Kawasan Berikat merupakan langkah strategis untuk menurunkan Risiko Layanan dan Risiko Tata Kelola, sekaligus membantu mengurangi faktor-faktor yang dapat meningkatkan Risiko Kebangkrutan. Tata kelola yang baik tidak hanya meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga memberikan kepastian bisnis, mencegah timbulnya biaya tidak terduga akibat temuan pemeriksaan, melindungi aset perusahaan, serta mendukung kelangsungan usaha secara berkelanjutan.